Politik Identitas di Indonesia Karya Agus Hiplunudin

Politik Identitas di Indonesia: Dari Zaman Kolonialis Belanda hingga Reformasi

Penulis : Agus Hiplunudin

ISBN: 978-602-6576-088

Penerbit : Calpulis - Graha Ilmu

Halaman : X+94

Format : 17.525

Berat : 260 gram

Penulis mengutip pandangan dari Wangsanega yang berasumsi bahwasanya setiap individu memiliki kecenderungan untuk mengidentifikasikan dirinya dengan etnis tertentu. Sementara itu individu lain memiliki self concept atas etnisnya dan etnis di luar etnisnya, seringkali juga menilai perilaku orang lain terkait dengan latar belakang etnis dan kesuku-bangsaannya. Ketika individu telah memiliki pandangan bahwa etnisnya merupakan etnis yang lebih baik daripada suatu etnis tertentu, maka ia akan memandang lebih rendah terhadap etnis yang menjadi lawan perbandingannya. Dalam hubungannya dengan etnis-etnis lain seringkali berkembang sejumlah stereotype. Stereotype antar etnis sesekali dapat muncul dalam suatu interaksi yang sedang terjadi. Seringkali, timbul prasangka rasial yang menyebabkan keterbatasan interaksi terhadap suatu etnis tersebut yang pada akhirnya akan menimbulkan jarak sosial dan akan menghambat terjadinya proses integrasi sosial dalam masyarakat yang multi etnis. Prasangka diartikan sebagai sikap negatif terhadap sesuatu. Karena banyaknya suku bangsa maka Indonesia menjadi negara yang berlebel multikultur dan multietnis itu.

Pengertian etnisitas berasal dari Etnos diambil dari bahasa Yunani kuno, secara spesifik dimana pengertiannya dapat dimaknai sebagai sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang ralatif sama pula. Dalam hal ini penulis sejalan dengan apa yang dikemukakan Handelman dan Schemerhom mereka membedakan empat tingkat perkembangan yang dipertunjukkan di dalam komunitas budaya manusia, yakni:

Pertama; Kategori Etnis, keterhubungan seseorang dengan masyarakat merupakan suatu ikatan yang agak longgar dan sekadar suatu gambaran adanya perbedaan budaya antara kelompoknya dengan dunia luar. Contoh kelompok etnis yang ikatannya telah longgar namun tetap masih menjaga ikatan etnisnya adalah daerah Tapanuli, Aceh dan Sulawesi Selatan,

Kedua; Jaringan Etnis sudah terdapat interaksi yang teratur antara anggota-anggota etnis tersebut sehingga dengan jaringan tersebut terjadi distribusi sumber-sumber antara anggotanya. Pada tingkat asosiasi etnis, para anggotanya telah mengembangkan minat yang sama dan membentuk organisasi-organisasi politik dalam pernyataan-pernyataan kolektif, contohnya Persaudaraan Saudagar Bugis-Makassar yang sudah mempunyai agenda kegiatan rutin,

Ketiga; pada tingkat Masyarakat Etnis (ethnic community) kelompok masyarakat tersebut telah memiliki teritori yang tetap serta terikat di atas organisasi politiknya seperti misalnya yang terlihatdi dalam suatu negara nasional (nation state). Schermerhorn melengkapinya dengan mengatakan bahwa suatu kelompok etnis adalah suatu masyarakat kolektif yang mempunyai atau digambarkan memiliki kesatuan nenek moyang, mempunyai pengalaman sejarah yang sama di masa lalu, serta mempunyai fokus budaya di dalam satu atau beberapa elemen-elemen simbolik yang menyatakan akan keanggotaannya, seperti pola-pola keluarga, ciri-ciri fisik, aliansi agama dan kepercayaan, bentuk-bentuk dialek atau bahasa, afiliasi kesukuan, nasionalitas, atau kombinasi dari sifat-sifat tersebut yang pada dasarnya terdapat ikatan antar anggotanya sebagai suatu kelompok.

Secara singkat Buku Politik Identitas di Indonesia; dari Zaman Kolonialis Belanda hingga Reformasi, merupakan buku sejarah gerakan politik etnisitas yang bermula dari perbedaan warna kulit, adat tradisi, dan budaya. Selanjutnya identitas dalam konteks etnisitas tersebut dijadikan sebuah alat pembeda untuk melakukan perlawanan atau pun penguasaan. Dalam bagian pertama buku ini dipaparkan mengenai etnisitas dan politik. Di dalamnya termuat beberapa teori, yakni: teori hibriditas, hegemoni, dan teori praktik sosial bourdieus, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai politik identitas dan etnisitas Indonesia. Bagian dua mengupas mengenai kolonialisme vs nasionalisme. Pada bagian tiga mengupas mengenai konflik antar etnik. Bagian terakhir memaparkan mengenai etnis Tionghoa di Indonesia, termuat di dalamnya pembahasan mengenai Tionghoa dalam sejarah, dan ekonomi politik Tionghoa.