Urgensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Multikultural

Oleh: Ayu Ameliah

Dalam era globalisasi yang terus berkembang, masyarakat di berbagai belahan dunia semakin menunjukkan karakteristik multikultural. Berbagai kelompok etnis, agama, ras, dan budaya selalu hidup berdampingan dalam suatu komunitas, baik secara sengaja melalui migrasi, atau sebagai hasil dari perkembangan sejarah. Kondisi ini menghadirkan tantangan-tantangan baru dalam hal hubungan sosial, ekonomi, dan politik. Salah satu isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural tidak hanya memberikan keragaman budaya yang memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga membawa risiko potensial terhadap diskriminasi, pelanggaran HAM, dan konflik antar kelompok. Oleh karena itu, urgensi perlindungan HAM dalam masyarakat multikultural menjadi sangat krusial untuk menjamin keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang perbedaan latar belakang budaya, agama, atau etnis. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut. PBB melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 telah menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Dalam masyarakat multikultural, prinsip ini menjadi sangat penting karena individu yang berasal dari kelompok minoritas sering kali rentan terhadap marginalisasi dan diskriminasi.

Multikulturalisme di sisi lain merupakan keberagaman budaya atau aset yang harus dilindungi dan dipertahankan dalam suatu masyarakat. Prinsip ini mengakui keberadaan dan kontribusi berbagai kelompok etnis dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, multikulturalisme menekankan pentingnya pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang budayanya. Namun, tanpa perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia, prinsip multikulturalisme dapat terancam. Ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok mayoritas dan minoritas sering kali menciptakan situasi di mana kelompok minoritas mengalami penindasan atau kekerasan. Contoh pelanggaran HAM seperti diskriminasi rasial, intoleransi agama, dan marginalisasi ekonomi menjadi isu yang sering terjadi dalam masyarakat multikultural, terutama jika hukum dan kebijakan tidak sepenuhnya mendukung kesetaraan dan hak semua warga negara.

Masyarakat multikultural menghadapi tantangan-tantangan spesifik dalam perlindungan HAM. Salah satu tantangan utama adalah masalah diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas sering kali terjadi baik secara langsung melalui kebijakan yang tidak adil maupun secara tidak langsung melalui norma sosial yang mengakar. Misalnya, kelompok minoritas sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, pendidikan, atau pekerjaan karena perbedaan etnis atau agama mereka.

Selain diskriminasi, tantangan lain yang dihadapi adalah konflik antar kelompok. Dalam masyarakat yang multikultural, perbedaan budaya dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Dalam beberapa kasus, ketegangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama, bahasa, atau adat istiadat dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan melibatkan kekerasan. Hal ini diperparah jika pemerintah tidak mampu atau tidak mau memberikan perlindungan yang memadai bagi kelompok yang terpinggirkan.

Tantangan lain dalam masyarakat multikultural adalah adanya perbedaan interpretasi mengenai hak-hak individu dan kolektif. Beberapa kelompok budaya mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran gender, hak anak, atau kebebasan individu yang bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus menemukan keseimbangan antara penghormatan terhadap perbedaan budaya dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Untuk menjamin perlindungan HAM dalam masyarakat multikultural, peran negara sangat penting. Negara harus berperan sebagai penjamin utama hak asasi manusia melalui pembuatan undang-undang yang melindungi semua warga negara dari diskriminasi dan pelanggaran hak. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa kebijakan multikultural diimplementasikan secara adil, dengan memberikan akses yang setara terhadap pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan keadilan sosial. Pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, untuk mempromosikan standar-standar HAM internasional. Di samping itu, lembaga HAM internasional berperan dalam memantau pelanggaran HAM dan memberikan tekanan kepada negara-negara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak minoritas. Lembaga-lembaga ini juga bisa memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada negara-negara untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan perlindungan HAM mereka.

Pendidikan HAM juga telah tertuang dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 dalam pasal 4 ayat 1 dijabarkan bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak adanya diskriminatif dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, nilai agama, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Secara sederhana pendidikan HAM dimaksudkan bertujuan untuk mendidik setiap individu untuk memperjuangkan hak-haknya sekaligus dapat menghargai hak-hak orang lain. Setiap individu di sini diharapkan mampu dan dapat membangun sosial, budaya, dan politik masyarakat serta mengarahkan pembangunan tatanan masyarakat, bangsa, serta negara ke arah keadilan.   

Selain itu, pendidikan tentang hak asasi manusia di sekolah-sekolah dan kampanye publik yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM sangat penting dalam masyarakat multikultural. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia, konflik-konflik yang disebabkan oleh perbedaan budaya dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat lebih terbuka terhadap keragaman dan perbedaan.

Perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat multikultural adalah hal yang sangat mendesak. Dalam masyarakat yang semakin beragam, potensi konflik, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap kelompok minoritas sangat besar jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk melindungi HAM. Negara dan lembaga internasional memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang etnis atau budaya, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi.

Selain itu, pendekatan multikultural yang inklusif harus diterapkan untuk menghindari ketimpangan kekuasaan antar kelompok. Pendidikan dan kampanye publik yang mengajarkan pentingnya hak asasi manusia juga menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Pada akhirnya, perlindungan hak asasi manusia dalam masyarakat multikultural bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab seluruh anggota masyarakat untuk menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak-hak setiap individu.

 

Referensi

Widya,dkk. 2022. Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural di Indonesia. Jurnal PKn Progresif. Vol.17.No. 1 Juni.