Narasi yang mengkritik kebijakan “diskon” Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Situbondo sebagai kebijakan yang lebih menguntungkan pemerintah ketimbang rakyat memang menggugah. Namun, untuk memahami isu ini secara utuh, perlu dilihat dari sudut pandang yang lebih seimbang dan tidak gegabah. Tentu agar tidak terjebak dalam paranoid ala Riski sebagaimana argumennya di suar. Begini, Bro.…